Optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar, Pacitan

Ernawan Ernawan -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
Robby Darwis Nasution* -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

The purpose of this study is to determine the implementation of Perbup No. 36 of 2016 in optimizing village funds direct cash assistance (BLT) and to determine the criteria for the poor who are entitled to direct cash assistance (BLT) village funds in Petungsinarang Village, Bandar District, Pacitan Regency. This type of research is qualitative descriptive, which is a research with actual fact finding with objective interpretation in order to obtain a systematic, factual and accurate picture of the facts related to the phenomenon being investigated. The number of informants in the study were 12 people. The data analysis used descriptive qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT DD) program in Petungsinarang Village, Bandar District from the stages of data collection on prospective recipients, data verification, determination of potential recipients up to the disbursement and distribution stages had been carried out properly and transparently in accordance with the regulations there is in particular the PDTT Village Ministerial Regulation Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Village Minister of PDTT Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds, including the provision of Direct Cash Assistance sourced from Village Funds (BLT-DD) and Pacitan Regent Regulation Number 36 Years 2016 concerning Indicators and Verification Guidelines for Poor Households in Pacitan District, to help villages understand the technical steps in collecting data on potential beneficiaries so that they comply with applicable regulations

 

Keywords: Optimalization; Village; Fund’s;

  1. Agustino, Leo, (2017), Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
  2. Alamsyah, (2011), Dinamika Politik Pilkades Di Era Otonomi Daerah: Studi Tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa Dengan Para Pemilih Pilkades, Jurnal Tamanpraja, Vol. 10. No. 2.
  3. Arikunto, Suharsimi, (2016), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
  4. Bahtiar, Arif dan Muchlis, Iskandar, (2012), Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat.
  5. Bungin, Burhan, (2011), Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media. Group.
  6. Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa.
  7. Kapioru, Evan, Harlan, (2014), Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal, Volume.3 Nomor.1.
  8. Mulyadi, Deddy, (2015), Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta. Moleong, Lexy J, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja. Rosdakarya.
  9. Naditya, et al, (2013), Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
  10. Notoatmojo, Soekidjo, (2015), Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
  11. Nurcholis Hanif, (2011), Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Penerbit Erlangga.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
  13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
  16. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  19. Peraturan Bupati Pacitan No. 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan.
  20. Setiawan dan Indrawati, (2014), Implementasi Kebijakan dan Politik, Malang: Universitas Negeri Malang.
  21. Syahida, Agung, Bayu, (2014), Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
  22. Sugiyono, (2013), Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Afabeta.
  23. Tahir, Arifin, (2014), Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung: CV. Alfabeta.
  24. Taufik dan Isril, (2013), Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa, Jurnal Kebijakan Publik, Volume.4, Nomor.2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
  26. Waluyo, (2017), Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Menulis Teks Cerita Pendek, Jurnal FKIP UNS.ac.id.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2022-09-08
Published: 2025-03-08
Section: Articles
Article Statistics: