Citizen Charter dalam perspektif kebijakan dalam upaya optimalisasi pelayanan perijinan

Arif Budiono* -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
Adji Samudra Trisnatyan -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
Linda Gusnia -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

DOI : 10.24269/ars.v5i1.417

Licensing is happening in Indonesia today many responded so negatively. Person who has been processing and licensing world with a policy set in such a manner compatible with the interests of the individual itself.It is inevitable that all of it is due to a culture that is built up culture is that the position of the apparatus is something special and very hierarchical so residents who require bureaucracy. This kind of culture really bad influence so that the paradigm is served rather than serve really contagious. Licensing bureaucracy becomes sluggish bureaucracy, procedural, unresponsive.Roles and permissions bureaucratic culture in the licensing policy may change with the adoption of citizen charters are oriented to the service of citizens. The entire procedure, completeness, groove arrangement, duration and cost of everything listed and published open so known to all citizens.With this openness became clear all parameters and at the same licensing policies oriented to citizens. Innovation bureaucrats to implement licensing in the past is very difficult to do because the system is bureaucratic, procedural and stiff but with citizen charter then stimulated to innovate bureaucracy that facilitates licensing policy.Every innovation and job details become facilitate citizens with side effects is the performance improvement will have positive implications for both the welfare apparatus or in a career, and vice versa will be negative berimpilikasi form of punishment.
Keywords
Licensing, Policies, Citizen Charters
  1. A. Rahadian, 2013, Konsep Citizen Charter sebagai inovasi dalam pelayanan publik, Jurnal Delegasi Nomor 2 Volume II
  2. Afandi, M. I., & Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 2
  3. Fadillah Putra, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 19
  4. Irfan Islamy. 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
  5. I Wayan Suandi, 2010, Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah FISIP, Vol 1 No. 1. Hal 3
  6. Khairul Muluk, 2008, Knowledge management, Kunci Sukses Inovasi pemerintahan Daerah, Bayu Media, Malang
  7. Khoirul Huda, 2014, Pertanggung jawaban hukum tindakan mal administrasi dalam pelayanan publik, Jurnal Heritage, Volume 2 Nomor 2,
  8. Muhammad Tang Abdullah, 2010, Model Citizen Charter Dalam Inovasi Pelayanan Publik (Perspektif New Publik Management), Jurnal Administrasi Publik, Volume VI Nomor 2
  9. Partini & Wicaksono, 2004, Citizen Charter, Terobosan Baru Penyelenggaraan Kebijakan Publik di Indonesia, Makalah Seminar Bulanan PSKK UGM, Yogyakarta
  10. Rahadian, 2013, Konsep Citizen Charter sebagai inovasi dalam pelayanan publik, Jurnal Delegasi Nomor 2 Volume II
  11. Ratna Juwitasari, Dkk, 2013, Pelayanan Kesehatan melalui Citizen Charter Di Puskesmas Tanggung, Kota Blitar, Prodi PPKN Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 2
  12. Rohman, A. T, 2016. Skripsi. Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, Universitas Pasundan, Bandung,
  13. Rohman, A. T. 2016. Skripsi Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Universitas Pasundan, Bandung
  14. Sri Juni Woro Astuti, Bureucratic discretion : Analisis Interaksi Budaya Politik, Struktur, Birokrasi dan Budaya Birokrasi Pemerintah Daerah, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara, Volume 2 No 1, Hal 6
  15. USAID , 2009, Praktek Praktek Yang Baik Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Menggunakan Pakta Pelayanan Masyarakat, USAID, Hal iii
  16. Wahyudi Kumorotomo, 2007, Citizen Charter (Kontrak Pelayanan) Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik, Makalah Pada Seminar Persadi, Pekanbaru, hal 6.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2017-04-18
Published: 2017-01-01
Section: Artikel
Article Statistics: